Sebuah Realitas : Penyuluh Pertanian Dipersimpangan Jalan


Penyuluhan pertanian secara umum dimaknai sebagai kegiatan penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian serta membimbing petani. Dinamika penyuluhan pertanian bergerak sejalan dengan dinamika perubahan sosial, politik dan ekonomi nasional.

Ketika kebijakan nasional memberi prioritas yang tinggi pada pembangunan pertanian maka aktivitas penyuluhan berkembang dengan sangat dinamis. Sebaliknya ketika prioritas pembangunan pertanian tidak menjadi agenda utama maka penyuluhan pertanian mengalami masa yang suram.

Fakta  sejarah  bangsa ini telah mencatat bahwa masa kejayaan penyuluhan pertanian di Indonesia telah menorehkan  prestasi yang gemilang atas peran penting penyuluhan pertanian di negeri ini. Pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 yang dipandang merupakan catatan penting dalam sejarah pertanian di Indonesia juga tidak terlepas dari peran penyuluhan pertanian yang telah dilembagakan dengan sistematis

Sejak awal tahun 1970-an para petugas penyuluh dalam berbagai level dibawah program  bimbingan missal (BIMAS) bahu membahu memberikan bimbingan teknis (know-how) kepada  petani di desa-desa untuk mempraktekan budidaya padi terpadu yang dikenal dengan “panca  usaha tani”. Dengan dukungan politik dan finansial yang sangat baik, petugas penyuluh dapat  menjalankan fungsinya dengan lancar. Sistim penyuluhan latihan dan kunjungan (training and visit) yang diadopsi dari model Bank Dunia-FAO  juga dapat dikembangkan dengan sangat efektif.

Dalam perkembangan selanjutnya, prioritas  pembangunan nasional tidak perpihak lagi pada pertanian. Meskipun dalam dokumen kebijakan setelah tahapan pembangunan pertanian menjadi prioritas utama. Namun  dalam prakteknya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Industri-industri yang dikembangkan tidak berkaitan sama sekali dengan pertanian. Sudah bisa diduga bahwa pembangunan pertanian mengalami stagnasi bahkan kemunduran yang nyata.

Terkait dengan penyuluhan pertanian, sistem kelembagaan dan sistem tata kerjanya juga mengalami perubahan dengan pola yang tidak jelas. Afiliasi kelembagaan serta tuntutan kompetensi penyuluh juga berubah dengan arah yang tidak berpola. Ketika masa revolusi hijau penyuluh di lapangan yang langsung bersentuhan dengan petani memiliki  homebase di Balai Penyuluhan Pertanian/BPP, namun sejak tahun 1990-an kelembagaan menjadi tidak jelas bahkan banyak yang dibubarkan. Terkait dengan kompetensi, orientasi berubah-ubah dari tuntutan kompetensi tunggal misalnya tanaman pangan (monovalen) menjadi kompetensi plural (polivalen). Setelah beberapa waktu, tuntutan kompetensi juga dikembalikan lagi ke monovalen.

Implementasi UU Otonomi Daerah semakin menambah penyuluhan pertanian semakin tidak pasti baik dalam afiliasi kelembagaan maupun personalianya. Meskipun salah satu hal ideal yang ingin dicapai dengan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada khalayak sesuai dengan kondisi lokal, namun dalam prakteknya masih jauh dari harapan.

Bagi daerah dimana kepala daerah dan politisi lokalnya memiliki perhatian besar pada pembangunan pertanian maka peran strategis  penyuluhan pertanian mendapatkan tempat dan kesempatan yang baik. Namun sebaliknya dalam banyak hal, cukup banyak kepala daerah dan politisi lokal yang tidak memandang penting atas pembangunan pertanian, akibatnya kedudukan penyuluhan pertanian menjadi tidak jelas bahkan banyak yang dibubarkan.

Dengan lahirnya UU No.16/2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Salah satu amanat UU tersebut adalah pembentukan  kelembagaan penyuluhan pada berbagai level administrasi pemerintahan, selain itu pemerintah daerah harus berkontribusi terhadap pendanaan kelembagaan dan operasionalisasinya.

Dalam prakteknya tidak mudah, interpretasi UU Otonomi Daerah yang memberi ruang besar bagi kepala daerah dan DPRD untuk  mengatur kelembagaan daerah kadang-kadang mengabaikan dan tidak memberi ruang yang cukup atas amanat UU SP3K.

Tantangan Masa Depan

Model pendekatan lama dimana penyuluhan merupakan agen transfer teknologi dan informasi sudah tidak cukup. Tuntutan di lapangan semakin rumit sehingga jika penyuluhan pertanian sebagai penyedia  public goods tidak bisa berperan dengan baik maka akan semakin ditinggalkan oleh penguna tradisionalnya. Pada saat ini penyuluh-penyuluh lapangan swasta yang juga merupakan pelayan teknis perusahaan sarana produksi nasional dan multinasional juga telah merambah ke desa-desa.

Daram era baru pertanian, penyuluh lapangan dituntut untuk memilki fungsi paling tidak dalam tiga hal yaitu transfer teknologi (technology transfer), fasilitasi (facilitation) dan penasehat (advisory work). Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, penyuluh pertanian lapangan mestinya juga menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tema-tema penyuluhan juga bergeser tidak hanya sekedar peningkatan produksi namun menyesuaikan dengan isu global yang lain misalnya bagaimana menyiapkan petani dalam bertani untuk mengatasi persoalan perubahan iklim global dan perdagangan global.

Petani perlu   dikenalkan dengan sarana produksi yang memiliki daya daptasi tinggi terhadap goncangan iklim, selain itu teknik bertani yang ramah lingkungan, hemat air serta tahan terhadap cekaman suhu tinggi nampaknya akan menjadi tema penting bagi penyuluhan pertanian masa depan.

Sumber dikutip dari: Subejo /Dosen Fak. Pertanian UGM,  Mahasiswa Doktoral Universitas Tokyo dan Ketua IASA Jepang  (judul tulisan : PENYULUHAN PERTANIAN DI PERSIMPANGAN JALAN)

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: