PERLUKAH CIANJUR MEMPUNYAI LAHAN LP2B…?


alih-fungsi-lahan-1024x681Sektor pertanian merupakan sektor yang  strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan  penyedia pangan dalam negeri. Pembangunan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan harus diarahkan  pada kekuatan ekonomi domestik yang mampu menyediakan pangan cukup bagi seluruh penduduk terutama dari produksi dalam  negeri dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman, dan terjangkau secara berkelanjutan.

Dalam rangka menyediakan  pangan tersebut,  lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan  masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Namun demikian,  akses sektor pertanian khususnya pangan terhadap sumber daya lahan dihadapkan kepada berbagai masalah. Seperti  terbatasnya sumberdaya lahan yang digunakan untuk pertanian, sempitnya  luas lahan pertanian per kapita penduduk Indonesia, banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan per keluarga petani kurang dari  setengah  hektar.   Tingginya  alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian,  tidak terjaminnya status penguasaan lahan  (land tenure).  Dan  pola pandang masyarakat tentang tanah pertanian yang berbasis pada nilai tukar lahan (land rent value) .

Permasalahan  utama  dalam mewujudkan  kemandirian, ketahanan dan kedaulatan  pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan  akibat  pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli  dan  pola konsumsi  masyarakat, dan  kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah.  Apabila permasalahan tersebut tidak  diatasi  maka kebutuhan dan ketergantungan impor pangan akan meningkat sehingga membahayakan kedaulatan negara.

Dengan demikian upaya untuk mewujudkan kemandirian,  ketahanan dan kedaulatan pangan perlu dilakukan dengan upaya mengatasi permasalahan sumberdaya lahan termasuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan. Upaya tersebut ditempuh melalui perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan menambah luas lahan pertanian pangan  serta menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan peruntukan pertanian.   Dengan menetapkan lahan pertanian pangan berlanjutan maka lahan pertanian yang sudah ada dapat dipertahankan keberadaannya bahkan dapat ditingkatkan baik jumlah luas lahan pertanian  secara nasional maupun luas pengelolaan lahan petani per kapita.

Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi dari lahan pertanian.

Pembahasan dan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan sawah, telah berlangsung sejak  dasawarsa 90-an. Akan tetapi sampai saat ini pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berhasil diwujudkan. Selama ini berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian konversi lahan sawah sudah banyak dibuat.

Dalam rangka  perlindungan lahan tersebut,  telah ditetapkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLPPB).  Dalam UU  PLPPB mengamanatkan  8  Peraturan Pemerintah yang harus disusun dan diterbitkan dalam 24 bulan sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Dengan memperhatikan substansi yang diamanatkan dan efisiensi, maka peraturan pemerintah disederhanakan menjadi 4 Peraturan Pemerintah yaitu:

  1. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur berdasakan hasil sensus penduduk 2010  mencapai 2.168.514 jiwa sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 2.225.313 jiwa. Seiring dengan  peningkatan jumlah penduduk Cianjur (laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,12 % per tahun), diperkirakan jumlah penduduk tahun 2035 adalah 2,86 juta jiwa. Maka permintaan terhadap bahan pangan khususnya beras juga mengalami peningkatan.

Di sisi lain alih fungsi lahan (konversi) dari lahan sawah ke non sawah makin meningkat di seluruh wilayah Pulau Jawa, khususnya Cianjur.  Menurut data dari BPN (2010) selama 10 tahun (2000 – 2010) di Pulau Jawa telah terjadi alih fungsi lahan, dari lahan sawah ke non sawah sebesar 65.961 ha dan di luar jawa 64.300 ha.

Berdasarkan data verifikasi BPN, BPS, dan Kementan RI, (SE.Kepala Dinas Pertanian TPH Kab.Cianjur No. 521.1/1767/PR Tgl 24 Desember 2013) bahwa luas baku sawah Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 tercatat sebesar 66.283,87 hektar.  Terdiri atas 29.535 hektar lahan sawah irigasi, dan 36.698 hektar lahan sawah non irigasi.

Sedangkan laju konversi lahan  sawah ke non sawah sejak tahun 2010 sebesar 417 hektar per tahun atau sebesar 0,63% (Pusdatin – Kementerian Pertanian RI, 2014).

Artinya selama kurun waktu antara tahun 2016 – 2020 akan terjadi alih fungsi lahan sawah sebesar 2085 hektar. Diperkirakan pada tahun 2020 akan terjadi titik impas antara laju konversi lahan sawah dengan jumlah lahan sawah yang tersedia. Kondisi kritis yang akan dialami yaitu bahwa di Cianjur berpotensi terjadi defisit antara kebutuhan dan jumlah produksi padi.

Jika laju konversi lahan sawah tidak bisa dikendalikan diperkirakan pada tahun 2035 Cianjur akan mengalami defisit kebutuhan padi sebesar 149 ribu ton GKG.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah sentra produksi di Propinsi Jawa Barat mempunyai kepentingan untuk dilakukan pengkajian ulang mengenai kondisi terkini luas lahan pertanian khususnya lahan sawah.  Pengkajian ini meliputi bagaimana implementasi UU No.41 Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat di terapkan di Kabupaten Cianjur.

Oleh karena itu diperlukan upaya penyusunan perencanaan teknis operasional mengenai Penetapan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Cianjur.

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: